Selain itu, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
“Sementara ASN yang bukan termasuk penyelenggara negara, wajib melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan,” jelasnya.
Ia menyampaikan, jumlah wajib lapor harta periode pelaporan 2024 sebanyak 47.729 laporan. Jumlah itu terdiri dari LHKPN 1.669 laporan, dan non-LHKPN 46.060 laporan.
Dalam kesempatan itu, pihaknya mengajak ASN di lingkup Pemprov Jateng untuk segera melunasi kewajiban pelaporan.
Inspektorat Jateng juga berkomitmen melakukan sosialisasi, pendampingan, dan asistensi pengisian LHKPN di OPD, dan pemantauan pelaporan di OPD.
“Kita juga melakukan pengawasan pelaksanaan LHKAN, termasuk pemeriksaan khusus kepada wajib lapor yang tidak patuh melaporkan hartanya,” pungkasnya. ***
