Beberna – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menyalurkan bantuan keuangan desa sebanyak Rp1,2 triliun untuk 8.593 titik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, bantuan itu dialokasikan untuk pemerintah desa di Jateng untuk pembangunan infrastruktur.
Mulai dari infrastruktur penopang swasembada pangan, baik tersier maupun sekunder, jalan desa yang menghubungkan sabuk-sabuk perekonomian desa, dan lainnya.
“Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua,” kata Luthfi usai rapat koordinasi bersama perwakilan APIP dan APH di kantornya, Selasa (8/4/2025).
Luthfi juga mengingatkan kepada kepala desa dan perangkat desa, agar mengelola dana tersebut dengan baik.
Mereka dilarang untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan, karena dana dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harus di-manage (kelola) dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah,” ujarnya.
Sebagai upaya mengantisipasi penyimpangan penggunaan dana desa, pihaknya menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasinya.
“Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” ungkapnya
